User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

PerseoranganPurworejo-KPU Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 di RM ABK Bambu Kuning Purworejo, Kamis (19/12). Hadir di acara tersebut tokoh masyarakat dan tokoh agama, pimpinan ormas, perguruan tinggi, dan partai politik.

Ketua KPU Purworejo Dulrokhim dalam sambutannya berharap seluruh pimpinan elemen masyarakat yang ada di Purworejobisa menyampaikan informasi tentang Pencalonan Perseorangan kepada para anggotanya maupun masyarakat umum.

“Diharapkan akan muncul bakal calon baik bupati maupun wakil bupati independen yang akan berkompetisi dalam arena pesta demokrasi Pilbup Purworejo 2020,” ujarnya.

Sementara itu Divisi Teknis Penyelenggaraan Widya Astuti dalam paparannya menjelaskan, jumlah minimal dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam Pilbup Purworejo Tahun 2020 sebanyak 46.096 yang tersebar paling sedikit di 9 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

 

“Dukungan hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan dan wajib terdaftar dalam DPT atau pemilihan terakhir atau Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu. Surat pernyataan dukungan diberikan dengan mengisi formulir model B.1-KWK dan ditempeli fotokopi KTP,” imbuh Widya.

Sementara itu Divisi Hukum dan Pengawasn Purnomosidi memaparkan, pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan apabila memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara.

“Selain itu paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara,” ujarnya.

 Bagi paslon yang terbukti menerima atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan, imbuh Purnomorisi, paslon tersebut bisa dibatalkan.

Termasuk melakukan penggantian pejabat sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan bagi calon yang berstatus sebagai petahana.

“Anggota TNI dan Kepolisian, ASN, Penyelnggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa dilarang memberikandukungan kepada paslon perseorangan,” imbuh Purnomosidi.

Maskot
Header Spacer