User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

sos pkpu6PURWOREJO-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD di Hotel Sanjaya Inn, Jum’at (26/1). Kegiatan sosialisasi diikuti oleh Perwakilan Parpol calon peserta Pemilu di Purworejo, Panwaslu Kabupaten Purworejo, dan awak media massa.

Ketua KPU Purworejo dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada peserta terhadap PKPU Nomor 6 dan rencana Verfak Parpol Calon peserta Pemilu 2019 pasca Putusan MK 53/PUU-XV/2018.

Sementara itu Divisi Hukum KPU Kabupaten Purworejo Purnomosidi SPt memaparkan, tahapan verifikasi faktual untuk kepengurusan dan keanggotaan parpol di Purworejo akan dilakanakan mulai tanggal 30 Januari - 1 Februari. Untuk penyampaian hasil verfak tanggal 2 Februari, dan Perbaikan terhadap hasil verfak tanggal 3 - 5 Februari, verfak hasil perbaikan tanggal 6 Februari. Untuk penetapan Parpol Peserta Pemilu tanggal 17 Februari dan Pengumuman Parpol peserta pemilu tanggal 18 - 20 Februari.

“Untuk Verifikasi kepengurusan dilakukan guna membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi kesesuaian nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pada susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi. Selain itu juga keterperhatikan tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, dan domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sampai dengan tahapan terakhir Pemilu,” ujar Purnomosidi.

Diimbuhkan, sedang untuk verfak keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.

“Apabila Partai Politik menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100 anggota, besaran sampel diambil sebanyak 10%, sedang bila menyerahkan jumlah anggota sebanyak lebih dari 100 anggota, besaran sampel diambil sebanyak 5%. Namun pengambilan sampel tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada kabupaten,” imbuhnya.

Purnomosidi menambahkan, dalam metode verfak pasca putusan MK, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten menghadirkan nama sampel anggota Partai Politik di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten.(Dr, Foto: Hupmas) 

Maskot
Header Spacer