User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

rakor pokmasPURWOREJO-Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemangku Kepentingan Purworejo di Hotel Ganesha, Kamis (25/1). Kegiatan Rakor diikuti perwakilan dari Kesbangpol, Satpol PP, Perguruan Tinggi, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag Humas, dan perwakilan dari Organisasi/Kelompok Masyarakat di Purworejo.

Ketua KPU Kabupaten Purworejo Drs. Dulrokhim dalam sambutannya mengatakan, tujuan digelarnya Rakor ini untuk mencari kesepahaman tentang bagaimana upaya meningkatkan partisipasi Pemilih di Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

“Tugas KPU Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018 ini memang cukup berat. Sebab kami ditargetkan agar hasil partisipasi pemilih dalam Pilgub mencapai 77,0 %. Sedang di tingkat nasional ditergetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen. Target yang cukup tinggi tersebut tidak mungkin bisa tercapai bila tidak dilakukan secara bersama-sama dan dengan maksimal. Untuk itulah, Rakor ini diselenggarakan dalam rangka untuk mencari metode dan strategi yang tepat guna meningkatkan partisipasi pemilih,” ujar Dulrokhim.

Dalam paparan materinya, Kepala Kesbangpol Purworejo yang diwakili Jumali, SIP, M.M., menjelaskan, setidaknya ada tujuh komponen yang bertangung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yakni Penyelenggara Pemilu (KPU dan Panwaslu), Partai Politik, Media Massa/pers, Perguruan Tinggi/sekolah, Ormas/Tokoh Agama dan, Pemerintah. ;

“Upaya Pemkab dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub Jateng diantaranya melalui Desk Pemilu oleh Bagian Pemerintahan Setda, Sosialisasi bagi pemilih pemula oleh Kesbangpol, Pendidikan Politik oleh Parpol, Bagian Humas Pemda, Dinas Kominfo,” ujar Jumlai.

Sementara itu pemateri kedua, Akmaliyah, S.Pd.I. memaparkan, konsep sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga merupakan upaya yang dilakukan secara terencana, sadar, partisipatif, kontekstual, dan berkesinambungan dengan sasaran keluarga dalam rangka membentuk keluarga yang sadar Pemilu, yaitu sebuah keluarga di mana anggota-anggotanya memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang mumpuni tentang Pemilu.

“Tradisi musyawarah dan mufakat merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjadikan keluarga sebagai basis utama dan terpenting dalam sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi. Selama ini sebenarnya para orangtua, sudah memainkan peran sebagai agen sosialisasi dan pendidikan, tetapi masih fokus pada tema-tema keagamaan, pendidikan, dan pekerjaan,” ujar Akmaliyah.

Ditambahkan Akmaliyah, tujuan sosialisasi berbasis keluarga untuk membentuk keluarga sadar Pemiludengan indikator, tahu hak dan kewajibannya dalam Pemilu; turut serta mendorong terwujudnya Pemilu damai, demokratis, dan berintegritas; aktif berpartisipasi pada semua tahapan pemilu; keluarga sebagai clearing house terhadap informasi yang bersifat bohong atau hoax yang berasal dari lingkungan sosial di luar keluarga; dan lahirnya tradisi dialog dalam keluarga untuk menyikapi isu-isu kepemiluan.

“Manfaat sosialisasi berbasis keluarga antara lain dapat menyasar semua basis pemilih karena semua kategori pemilih sesungguhnya terdapat dalam keluarga seperti pra-pemilih, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, kelompok agama, dan disabilitas. Kedua dapat mengidentifikasi pemilih yang membutuhkan intervensi khusus dalam pelaksanaan tahapan Pemilu seperti penyandang disabilitas, ketiga dapat mendekatkan penyelenggara Pemilu dan isu-isu kepemiluan dengan keluarga sehingga sikap apatis dan apolitis warga berkurang,” imbuhnya.(Dr, Foto: Hupmas)

Maskot
Header Spacer