ppdpPurworejo-KPU Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Kordinasi (rakor) Penyusunan Daftar pemilih Pilgub Jateng 2018 dengan stakeholder seperti Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kesbangpol, Kabag Pemerintahan, Dishub, Satpol PP, dll, di aula KPU Purworejo, Kamis (28/12).

Ketua KPU Purworejo Drs. Dulrokhim dalam sambutan tertulisnya menyatakan, tujuan diselenggarakannya rakor untuk memperoleh data yang akurat, komprehensif, dan inklusif terhadap masyarakat pemilih dalam Pilgub.

“Penyusunan Daftar Pemilih adalah proses pembaharuan data pemilih untuk memudahkan proses pemutahiran daftar pemilih pada Pilgub Jateng Tahun 2018,” jelas Dulrokhim.

Sementara itu Divisi Perencanaan dan Data KPU Purworejo, Suwardiyo, S.Pd. dalam uraian materinya menjelaskan, pemutakhiran data dan daftar pemilih dimulai bulan Desember ini hingga April 2018.

“Tahapan dimulai dari pembentukan PPDP dan berakhir pada pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) akhir April mendatang,” jelas Suwardiyo.

Ditambahkan Suwardiyo, yang berhak memilih adalah WNI yang genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara dan terdaftar sebagai pemilih.

Syarat lain, pemilih sedang tidak terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Serta tidak sedang menjadi anggota TNI ataupun Polri.

Suwardiyo juga menjelaskan tentang proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, yakni mencatat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan, mencoret pemilih yang meninggal dunia.

“Juga mencoret pemilih yang pindah domisili ke daerah lain, mencoret pemilih yang berubah status dari sipil ke TNI atau Polri, dan mencoret pemilih yang belum genap 17 tahun pada hari pemungutan suara,” imbuhnya.

Selain itu, imbuh Suwardiyo, mencoret pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaannya, terganggu kejiwaaannya, dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkuatan hukum tetap, dan mencoret pemilih yang bukan penduduk Jawa Tengah. (Dr, Foto: Hupmas)

Maskot