rakor dapilPURWOREJO-KPU Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 di Aula Hotel Sanjaya Inn Purworejo, Rabu 29 November 2017. Rakor dengan narasumber Kabag Pemerintahan Setda Purworejo Kendrasmoko SSos MSi dengan judul materi Kondisi Perkembangan Wilayah Kabupaten Purworejo, narasumber berikutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purworejo Sukmo Widi Harwanto SSos MM dengan materi Perkembangan Data Kependudukan Kabupaten Purworejo Termutakhir dan Anggota Divisi Teknis Widya Astuti, S.S. M.Par. dengan materi Persiapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi. Rakor tersebut diikuti Ketua dan Sekretaris partai se-Kabupaten Purworejo dan para awak media baik cetak maupun elektronik dan Instansi terkait.

Ketua KPU Purworejo Drs Dulrokhim mengatakan, tujuan diselenggarakan Rakor adalah untuk merumuskan atau merancang penataan Dapil dan Alokasi Kursi di Kabupaten Purworejo untuk persiapan Pemilu Tahun 2019.

 

“Sesungguhnya esensi penataan Dapil dalam rangka pembagian kursi secara proporsional atas keterwakilan calon di suatu daerah. Alokasi kursi dalam Dapil menunjukkan derajat representasi calon. Selain itu pengaturan Dapil merupakan cerminan keterwakilan calon terhadap masyarakat yang diwakilinya. Dengan kata lain esensi pengaturan Dapil ialah keterwakilan dan kesetaraan calon di suatu daerah,” imbuhnya. 

Sementara itu Widya Astuti dalam paparannya menjelaskan, dalam merumuskan Dapil diatur dengan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan yang sama (coterminous), kohesivitas, dan kesinambungan.

Dalam kesempatan itu, Widya Astuti mensimulasikan mekanisme penghitungan alokasi kursi. Untuk jumlah penduduk antara 500.001 s.d. 1.000.000 sebanyak 45 kursi. Selanjutnya dilakukan penetapan Blangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah  alokasi kursi.

“Langkah berikutnya menentukan estimasi jumlah alokasi kursi per kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk  dengan BPPd. Lalu menggabungkan kecamatan menjadi Dapil dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemetaan Dapil. Berikutnya menentukan alokasi kursi per dapil dengan cara membagi jumlah penduduk di dapil dengan BPPd.” jelasnya.

Selanjutnya menghitung sisa penduduk, yakni total jumlah penduduk dikurangi kursi teralokasi dikalikan BPPd. Bila pada penghitungan tahap pertama masih terdapat sisa kursi, maka sisa kursi dibagikan ke dapil dengan sisa penduduk tertinggi. (Dr, Foto : Hupmas)

Maskot