SEMINARPURWOREJO-Untuk menyongsong penyelenggaraan pesta demokrasi di Purworejo, KPU Kabupaten Purworejo menggelar seminar dengan tema Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu 2019 di Hotel Sanjaya Inn Purworejo, Rabu (27/9). Seminar dengan menghadirkan nara sumber DR. H. Teguh Purnomo, S.H. M.Hum., M.Kn., mantan anggota Bawasalu Provinsi Jateng yang Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kabag Pemerintahan Setda Purworejo Kendrasmoko, S.Sos, M.Si, dan Drs. Dulrokhim Ketua KPU Kabupaten Purworejo, diikuti oleh perwakilan dari Parpol, perguruan tinggi, dinas dan instansi terkait, dan ormas yang ada di Purworejo.

Menurut Dulrokhim, seminar tersebut dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Tujuannya untuk menyebarluaskan informasi kegiatan tahapan, jadwal, dan program Pemilihan baik Pilkada Serentak Tahun 2018 maupun Pemilu 2019.

“Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu. Serta untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam setiap Pemilu,” ujar Dulrokhim.

 

Dulrokhim berharap, dengan tersebarluasnya informasi tentang Pemilu dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Pemilu, Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu 2019 di Kabupaten Purworejo ini dapat berjalan dan terselenggara dengan baik dan lancar.

Sementara itu Kendrasmoko dalam materinya memaparkan peran Pemda dalam pelaksanaan Pemilu. Pemda wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bantuan dan fasilitas berupa penugasan personil dan ruang sekretriat pada Bawaslu Kabupaten, Panwascam, dan PPK, pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

“Selain itu kami juga membentuk Desk Pilkada yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, memberikan saran dan penyelesaian permasalahan yang ada, dan melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilu,” ujar Kendrasmoko.

Sementara itu Teguh Purnomo menyatakan, fungsi Pemilu sebagai sarana yang sah bagi warga negara untuk mempertahankan atau mengganti secara damai dan bermartabat pemimpin/wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu untuk memberikan kesempatan bagi warga negara terbaik untuk memimpin masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Teguh menambahkan, dalam pengawasan Pemilu diutamakan pencegahan yakni dengan memetakan potensi pelanggaran, mencegah terjadinya pelanggaran.

“Pelanggaran juga harus ditindak, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan ‘terluka’ yang terjadi di dalam masyarakat akibat terjadinya pelanggaran. Selain itu juga sebagai alat untuk menimbulkan efek jera atau mencegah orang lain agar tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari,” imbuh Teguh.(Dr, Foto: Hupmas)

Maskot