User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

berkelanjutanPURWOREJO-KPU Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Mutarlih (Pemutakhiran Daftar Pemilih) Berkelanjutan di Aula KPU Purworejo, Selasa 22 Agustus 2017. Rakor yang diikuti Kasi Pemerintahan dan Petugas Register Kecamatan se-Kabupaten Purworejo dibuka Ketua KPU Purworejo Drs. Dulrokhim dan diisi oleh narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purworejo Sukmo Widi Harwanto SH MM dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Perencanaan dan Data Muslim Aisha SHI.

Ketua KPU Purworejo dalam sambutannya mengatakan, tujuan diselenggarakan rakor tersebut adalah untuk memperoleh data yang akurat, komprehensif, dan inklusif berkaitan dengan data pemilih.

“Tujuan lain adalah untuk memelihara data secara kontinyu dan terkoordinasinya data dengan dinas terkait,” ujar Dulrokhim.

Ia berharap dengan rakor mutarlih berkelanjutan, proses penyusunan Daftar Pemilih nantinya dapat tersusun dengan baik, dan dapat mengurangi permasalahan yang muncul terkait dengan daftar pemilih saat Pemilu.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purworejo Sukmo Widi Harwanto SH MM mengatakan, sesuai Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

“Pemanfaatan data penduduk harus mendapatkan izin Penyelenggara. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin diatur dalam Peraturan Menteri,” ujar Sukmo Widi.

Lebih lanjut dijelaskan, data kependudukan tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Sementara itu Anggota KPU Jateng Muslim Aisha SHI saat menjawab pertanyaan peserta dari Kecamatan Bener berkaitan dengan warga yang belum memiliki data kependudukan menjelaskan, menjadi tugas KPU untuk memfasilitasi agar hak warga tersebut dapat tersalurkan dalam pemilihan. Caranya dengan menyampaikan data warga tersebut ke Dinas Dukcapil agar dilakukan verifikasi dan dilakukan rekam e-KTP atau diberi surat keterangan.(Dr, Foto: Hupmas)   

Maskot
Header Spacer